MURATARA,(Amanat Sriwijaya)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor). Kali ini mereka melaksanakan Rakor persiapan pengawasan menghadapi kampanye Pilkada Muratara 2024 melalui media sosial, media massa dan media elektronik pada pemilihan serentak 2024.
Rakor dilaksanakan selama tiga hari,18-20 September 2024 di hotel Dewinda kota Lubuklinggau. Rakor dibuka oleh Koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, Vita Novalia Arifin.
Turut hadir saat pembukaan perwakilan Bawaslu Sumsel, perwakilan Panwascam, Polres Muratara, Dandim 0406 MLM, perwakilan kejaksaan, perwakilan LO tiga Bapaslon Bupati dan wakil Bupati Muratara dan tamu lainnya yang terundang.
Rakor kali ini menghadiri narasumber dari Diskominfo Muratara, pimpinan media Linggau Pos dan akademisi UNPARI kota Lubuklinggau. Sementara peserta Rakor Panwascam, Perwakilan LO tiga Balon dan beberapa perwakilan media di Muratara.
Saat membuka kegiatan, Vita Novalia Arifin meminta kepada semua peserta untuk mengikuti kegiatan rakor dengan sportif, dengan tidak meninggalkan kegiatan sampai selesai. Karena tujuan dilaksanakannya Rakor ini untuk memastikan kerja yang akan dilakukan para pengawas tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan merupakan tanggung jawab bersama, untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan sukses dan harapannya Muratara zero konflik.
“Kita melihat secara langsung dengan dinamika yang terjadi saat ini, termasuk di dunia maya terkait Pilkada ini,” ungkap Vita.
Media sosial ini tidak terbatas, karena jangkauan luas, semua masyarakat bisa mengakses dengan cepat. Bawaslu sedikit kesulitan melakukan verifikasi, cross check potensi kerawanan di dunia maya.
“Upaya kami, mengharapkan peran media dengan memberi isu isu potensi kerawanan. Karena tidak semua isu kerawanan yang bisa kami akses,” harapan.
Kemudian jika selama Pilkada di dugaan ada pelanggaran ia menegaskan Bawaslu tetap akan memproses, dengan melakukan cross check dan mengumpulkan bukti pendukung.
Selain meminta dukungan semua elemen masyarakat, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Diskominfo jika ada akun anonim, bodong yang menyebar fitnah dan sejenisnya untuk dilakukan takdown. (*)
